21. Kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK Nomor 93PUU-X2012 (analisis putusan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah)

ABSTRAK
Sengketa Ekonomi Syariah merupakan suatu kasus yang sedang banyak diperbincangkan karena saat ini mulai banyak tumbuh dan menjamur segala usaha yang berlabel syariah, mulai dari Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan masih banyak lagi. ketika mulai banyak bermunculan kegiatan badan usaha yang menggunakan  label  syariah,  maka  penyelesaiannyapun harus dilakukan oleh lembaga yang benar-benar paham syariat Islam, dalam hal ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih sangat urgent untuk dibahas guna menemukan kepastian hukum, karena berdasarkan pasal 28D Undang-Undang Dasar 45 menyatakan jika setiap warga negara berhak memperoleh kepastian hukum. Dan dalam perkara sengketa ekonomi syariah masih belum diketemukan kepastian hukum tersebut  dikarenakan  penulis  masih  menemukan  beberapa  putusan yang  masih    diadili  di  Peradilan  Umum.  Persoalan  tersebut  tidak hanya kontroversial tetapi juga sangat menarik untuk dikaji bagi perkembangan ilmu Hukum dan Hukum Islam.
Dalam konteks ini, maka penulis akan meneliti mengenai: Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syari’ah  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 , Dalam hal ini Penulis mencoba untuk mencari dan menganalisis  Putusan Sengketa Ekonomi Syari’ah Pada Pengadilan Negeri Di Jawa Tengah. Untuk mengetahui Bagaimana   Kewenangan   Mengadili sengketa   ekonomi   syariah sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Bagaimana Putusan tentang Sengketa Ekonomi Syari’ah pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Adapun Metodologi Penelitian menggunakan Penelitian Hukum. Dengan menggunakan Jenis Penelitian Normatif, Sedangkan Pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan Metode Deskriptif dengan menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach) serta Pendekatan Undang Undang (Statue Approach).
Adapun Hasil Penelitian  Bahwa Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menjadi Kompetensi Absolute Pengadilan Agama. Namun masih ada perkara  sengketa  ekonomi  syariah  yang  gugatannya  diajukan  ke Pengadilan Negeri  Dalam  rentan  waktu  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  diterbitkan  hingga Tahun  2016  yaitu  putusan 7/Pdt.G/2015/PN.Dmk,32/Pdt.G/2014/PN.Pml, 30/Pdt.G/ 2015/PN. Pkl, 75/ Pdt.G/2014/PN.Krg, 06/Pdt.G/2016/PN.Rbg Yang akhirnya penulis simpulkan jika gugatan tersebut tidak tepat (In Appropriate) apabila diajukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri masih merasa mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah.

File Selengkapnya.....


21. Kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK Nomor 93PUU-X2012 (analisis putusan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah) adalah yang barusan kamu baca.



Cukup 50RIBU saja, kamu akan dapatkan file Lengkapnya BAB 1 sampai PENUTUP 21. Kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK Nomor 93PUU-X2012 (analisis putusan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah)




Rp. 100.000 = 4 File Skripsi Lengkap
(File yang dapat Anda request hanyalah file yang terdapat di web/blog yang sedang kamu kunjungi sekarang ini dan juga klikskripsi.com / fileskripsi.com / koleksiskripsi.com)
Untuk Thesis = Rp. 100.000/File Lengkap



21. Kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK Nomor 93PUU-X2012 (analisis putusan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah)


Belum ketemu Referensi Judul yang kamu cari? Coba Klik Icon Search Ketik referensi Judul Skripsi yang kamu cari.

Jika Referensi yang kamu cari tidak ada disini coba cek di www.fileSkripsi.com atau www.KoleksiSkripsi.com atau www.KlikSkripsi.com

Bingung belum punya judul Skripsi, tidak perlu kawatir ada RIBUAN file referensi Skripsi Klik disini

Belum ada Komentar untuk "21. Kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK Nomor 93PUU-X2012 (analisis putusan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah)"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1



Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel


close
WhatsApp Klikskripsi